Deskripsi
Menyingkap Masa Depan Agraria: Resensi Buku “Revolusi Administrasi Pertanahan di Era Digital”
Identitas Buku
• Judul Buku: Revolusi Administrasi Pertanahan di Era Digital
• Penulis: Erlangga Lubai, S.H., M.H. & Bernad Situmorang, S.H., M.H.
• Penerbit: PT. Dharma Leksana Media Group
• Tahun Terbit: 2026
• Tebal Buku: xxi + 136 halaman (Ukuran 14,5 cm x 21 cm)
Pengantar: Tanah, Kekuasaan, dan Teknologi
Tanah di Indonesia bukan sekadar ruang fisik tempat berpijak, melainkan arena pertemuan antara sejarah, kekuasaan, ekonomi, dan harapan hidup masyarakat. Dari era kolonial hingga era reformasi modern, persoalan agraria selalu berada di pusat dinamika pembangunan nasional. Namun, mampukah teknologi digital, seperti sertifikat elektronik dan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), mengurai benang kusut sengketa pertanahan yang telah mengakar selama puluhan tahun?
Pertanyaan mendasar inilah yang dikupas secara tajam dalam buku terbaru karya Erlangga Lubai dan Bernad Situmorang berjudul Revolusi Administrasi Pertanahan di Era Digital. Hadir dengan sudut pandang yang memadukan sejarah hukum, kebijakan publik, dan teknologi modern, buku ini menjadi bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami transformasi besar tata kelola pertanahan di Indonesia.
Ringkasan dan Bedah Isi Buku
Buku ini disusun secara sistematis ke dalam delapan bab utama yang membawa pembaca menelusuri evolusi tata kelola tanah dari masa ke masa:
1. Akar Sejarah & Warisan Kolonial (Bab 1 & 2): Menelusuri bagaimana kebijakan kolonial seperti Agrarische Wet 1870 dan prinsip Domein Verklaring menciptakan dualisme hukum tanah. Bab ini juga mengulas lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960) sebagai tonggak unifikasi hukum nasional yang berlandaskan semangat keadilan sosial.
2. Labirin Sengketa dan Tumpang Tindih Lahan (Bab 3 & 4): Mengupas carut-marut konflik agraria di Indonesia—mulai dari sertifikat ganda, praktik mafia tanah perkotaan, hingga tumpang tindih izin konsesi akibat perbedaan skala peta sektoral. Di sini diuraikan urgensi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di bawah koordinasi Badan Informasi Geospasial sebagai solusi sinkronisasi data spasial.
3. Transformasi Digital & Sertifikat Elektronik (Bab 5 & 6): Membedah secara mendalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023. Buku ini mengupas arsitektur keamanan digital sertifikat tanah elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, validasi berbasis QR Code, hingga klarifikasi tuntas mengenai hoaks penyitaan tanah. Selain itu, dibahas pula ekosistem layanan digital seperti digitalisasi Hak Tanggungan dan aplikasi Sentuh Tanahku.
4. Dimensi Kekuasaan dan Masa Depan Agraria (Bab 7 & 8): Menyoroti hubungan struktural antara tanah, kekuasaan, dan konflik agraria. Penulis memberikan kritik membangun bahwa digitalisasi birokrasi tidak boleh melepaskan diri dari agenda reforma agraria substantif dan perlindungan hak masyarakat adat.
Keunggulan Buku
• Komprehensif & Multidisipliner: Buku ini tidak terjebak pada penjelasan teknis birokrasi semata, melainkan merajut dimensi sejarah, sosiologi politik hukum, dan teknologi informasi secara utuh.
• Dilengkapi Data Statistik & Glosarium: Buku ini diperkaya dengan lampiran data statistik konflik agraria nasional periode 2015–2024 dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), timeline sejarah kebijakan agraria, regulasi penting pertanahan, serta glosarium istilah pertanahan yang sangat membantu pembaca awam maupun profesional.
• Relevan dan Aktual: Menjawab isu-isu paling hangat saat ini, mulai dari migrasi ke sertifikat elektronik, tantangan keamanan siber, hingga potensi pemanfaatan teknologi blockchain di masa depan.
Target Pembaca
Buku ini sangat direkomendasikan untuk:
• Akademisi & Mahasiswa Hukum/Agraria: Sebagai referensi teoretis dan empiris mengenai hukum agraria modern.
• Praktisi Hukum, Notaris, & PPAT: Memahami landasan regulasi digital terbaru dalam transaksi pertanahan dan hak tanggungan.
• Pembuat Kebijakan & Birokrat: Memperoleh perspektif luas mengenai tantangan integrasi data spasial dan tata kelola agraria.
• Masyarakat Umum: Menambah literasi hukum agar lebih cerdas, terlindungi, dan paham hak-hak atas kepemilikan tanah di era digital.
Kesimpulan
Revolusi Administrasi Pertanahan di Era Digital menyadarkan kita bahwa teknologi canggih hanyalah sebuah instrumen; masa depan pertanahan Indonesia pada akhirnya sangat ditentukan oleh komitmen terhadap keadilan sosial dan integritas institusi. Buku ini sukses membuka wawasan baru bahwa modernisasi administrasi dan penegakan keadilan agraria harus berjalan beriringan.
Dapatkan segera bukunya dan jadilah bagian dari transformasi sadar hukum pertanahan di era digital!







Ulasan
Belum ada ulasan.